Rachmawati Berikan Bukti Kecurangan Pilpres Ke DPR

ANTARA Berita - Jakarta - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri menemui pimpinan DPR. Dalam pertemuan tersebut dia mengaku menyampaikan beberapa temuan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang digelar 9 Juli lalu.

"Kami menemukan bukti-bukti kecurangan," kata Rachma usai menemui pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu berujar, hasil pilpres lalu sudah dicampuri oleh kepentingan asing, termasuk dalam pelaksanaannya.

"Hasil pilpres sudah kooptasi dengan kepentingan kapitalis, asing. Data pemilu ini diambil bukan data BPS, tapi dari konsultan asing, kenapa bangsa menutup kecurangan itu," ujar dia.

Dia juga menyebut sang kakak Megawati sebagai pihak yang pro pada kepentingan asing. "Megawati sendiri sudah antek kapitalis, sudah antek-antek kapitalis semua kok ini, mereka kuasai semua," kata Rachma.

Sementara terkait persaingan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen, menurutnya hal yang biasa. Termasuk kemenangan KMP dalam sejumlah isu. "Ya itu sudah mekanismenya demikian, sudah layaknya," jelas Rachma.

Menurut dia, koalisi yang ada di parlemen bukan bicara tentang menang atau kalah, tapi untuk kepentingan hajat hidup rakyat banyak. "Saya sendiri bersyukur (KMP menang dari KIH), tapi ini bukan menang kalah, tapi untuk bangsa ke depan," tandas pendukung Prabowo-Hatta itu.

Sumber : liputan6.com

Ribuan Relawan Ingin Datangi Saat Pelantikan Presiden Jokowi

ANTARA Berita - Jakarta - Relawan Joko Widodo berencana akan mendatangi Gedung DPR RI Saat acara pelantikan presiden Pada 20 oktober 2014,Menurut Ketua DPR Setya Novanto Mengaku belum mendengar soal ribuan relawan Jokowi Yang akan mendatangi Gedung DPR.

"Saya Belum Mendengar" Kata Novanto di Gedung DPR,Jakarta, (Jum'at 10/10/2014).Sementara itu ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa Menilai aksi relawan Jokowi yang akan mendatangi gedung DPR nanti malah membuat warga khawatir,saat pelantikan berlangsung.

"Kan jadi malah takut orang DPR mau mau datang kan? Jadi intinya janganlah jadi di bikin takut-takut.Santai-santai saja TOH pasti sudah akan di lantik kan? Jadi jangan ada saling ancam begini" Kata Desmon,seperti yang di lansir tribunnews.com

Sebelumnya Relawan Joko Widodo berencana akan berkumpul di luar Gedung DPR saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2014 nanti,Jokowi nantinya akan di arak sampai ke Monumen Nasional ( MONAS ).
.Disana telah di persiapkan Panggung hiburan yang akan di isi SLANK.

Prabowo Sumringah Atas Pilkada Tidak Langsung

ANTARA Berita - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sumringah karena Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan oleh sidang paripurna DPR dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Hari ini kita berkumpul dalam suasana sumringah setelah rapat paripurna tadi malam," kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. "Cukup menegangkan tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian," ujarnya, dikutip dari Tempo, Jumat (26/9). Prabowo pun mengatakan bangga menyampaikan penghormatan kepada Koalisi Merah Putih yang solid mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung.

"Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi." Namun kegembiraan Prabowo tersebut tidak ditunjukan oleh Partai Demokrat yang melakukan walkout karena sejumlah usulannya tidak diakomodir dalam pembahasan sidang paripurna tersebut. Oleh karenanya, Pengamat politik dari Fisipol UGM, Mada Sukmajati menilai apa yang dilakukan Partai Demokrat merupakan pelanggaran etika politik yang tidak bisa dimaafkan.

"Itu bunuh diri bagi Partai Demokrat, citranya dimata publik semakin memburuk," kata Mada Mada mengingatkan publik untuk tidak melupakan sikap Partai Demokrat yang mencedarai amanat rakyat untuk melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Terlebih, sikap tersebut diambil setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung pilkada secara langsung.

"Itu cara berpolitik yang kampungan dan machiavellian," ujar Mada. Padahal, imbuh Mada, pembahasan RUU Pilkada bisa digunakan sebagai momentum Demokrat untuk membersihkan diri dari citra partai korup selama ini. Namun, momentum itu hilang setelah aksi walkout dalam sidang paripurna Jumat (26/9) dini hari. "Mereka blunder, rakyat tidak akan lupa," ujar dia. "Mereka memberikan tontonan pembodohan politik bagi publik," pungkasnya.

Jokowi :: Tidak Akan Berikan Kursi Menteri ke Demokrat

ANTARA Berita - Jakarta - Presiden RI Terpilih, Joko Widodo, dipastikan tidak akan memberikan jatah kursi menteri untuk Partai Demokrat (PD).

"Tentu itu sudah ditutup. Pasti Pak Jokowi tak mau. Tak pernah ada transaksional. Itu makanya begini kondisinya, KMP jadi mayoritas di DPR. Bahwa sejak awal tak ada transaksi," tegas Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, Sebagaimana di kutip (beritasatu.com) di Jakarta, Jumat (3/10).

Apakah hal tersebut karena merasa ditipu oleh SBY dan Demokrat?

"Ah ditipu dia itu sering. Dua kali ditipu sih masih sedikit," jawab Andi.

Ketika ditanya, sebenarnya PD minta apa dari Jokowi-JK, Andi berkilah dirinya tak mengetahui pasti akan hal itu.

Ruhut Khawatirkan Setya Novanto Jadi Ketua DPR

ANTARA Berita - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkhawatirkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019 karena usungan Koalisi Merah Putih ini disebut-sebut kerap berurusan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani penegak hukum.

"Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR memang banyak penolakan, termasuk dari KPK. Kaitan dengan kasus Setya Novanto, saya awalnya khawatir dengan pengangkatan Setya sebagai ketua DPR," kata Ruhut di Gedung Nusantara I MPR/DPR di Jakarta, Jumat.

Namun dia menilai KPK harus mencari dua alat bukti sebelum menentukan seseorang terlibat atau tidak dalam kasus korupsi.

"KPK harus mencari dua alat bukti dulu dan itu sangat susah. Kita harus acungi jempol KPK apabila sudah dapat dua alat bukti. Tersangka bisa menjadi terdakwa dan pasti jadi terpidana," ujar Ruhut.

Ruhut berharap status hukum Setya Novanto tetap bersih tidak terlibat kasus korupsi apa pun agar tidak mencoreng citra DPR.

"Saya merasa karena dia (Setya) sudah menjadi Ketua DPR, kita berdoa saja tidak ada dua alat bukti itu. Kalau ada, enggak kebayang pandangan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat ini kalau ketuanya ternyata ada permasalahan hukum," kata dia.

Ruhut menampik pandangan bahwa Partai Demokrat sebagai bagian Koalisi Merah Putih kendati ikut mendukung terpilihnya Setya Novanto sebagai pimpinan DPR setelah diajukan Koalisi Merah Putih.

Menurut dia, Demokrat adalah partai netral yang menjadi  penyeimbang di parlemen.

Namun sebagai anggota DPR, Ruhut memastikan akan selalu mendukung KPK dalam menindak koruptor.

"Saya pribadi selalu mendukung gerakan KPK baik etis atau tidak. Rakyat miskin karena ulah koruptor. Kalau perlu, tidak pakai etis, koruptor langsung tembak mati saja. Jadi, saya dukung Abraham Samad dan teman-teman komisioner KPK," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyampaikan kekecewaan atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019.

Setya dinilai sering tersangkut dengan kasus dugaan korupsi, walaupun belum pernah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang terpilih itu orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum, jadi KPK juga kecewa degan terpilihnya ketua DPR baru," kata Abraham.(antaranews.com)