Pacaran Di Pondok Goyang Dua Pasangan Muda Mudi Kecebur Ke Laut

ANTARA Berita - SIBOLGA – Menjamurnya sebuah Pondok Cinta atau Pondok Goyang di sekitar Mela, Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, mulai disorot masyarakat. Pasalnya, pondok-pondok yang berjejer di pinggir laut itu diduga sebagai tempat mesum.

“Saya heran juga, semakin hari semakin banyak jumlah pondok di sini. Apakah ada izinnya, kita tidak tahu. Tapi saya meminta kepada pihak Satpol PP Tapteng agar segera menertibkan Pondok Goyang, karena ini diduga sudah dijadikan sebagai tempat melakukan maksiat. Kondisi Pondoknya tertutup semua, jika tidak melakukan hubungan yang tidak benar, lantas apalagi?” ujar Rudianto (32), warga Parombunan, seperti yang di ANTARA Berita kutip dari JPNN.

Bukan hanya karena diduga dijadikan tempat mesum, Pondok Goyang itu juga membahayakan orang. Pasalnya, kondisi Pondok Percintaan itu sudah tidak layak lagi, banyak yang sudah lapuk.

Dia memberi contoh, kasus dua pasangan kekasih yang lagi berada di Pondok Goyang dan akhirnya kecebur ke air laut, Minggu (8/2), juga kemungkinan disebabkan kayunya sudah lapuk.

Suci Amel (26), warga Sibuluan yang menyaksikan kejadian tersebut, juga cerita.  “Saya melihat pondok tersebut bergoyang-goyang tapi goyangannya tidak terlalu kuat. Ternyata tak lama, pondok itu ambruk ke laut,” ucap Suci Amel.

Lisda Yanti (35), yang juga warga Sibuluan, juga mengaku menyaksikan kejadian itu.  “Kasihan mereka basah kuyup. Tadi aku melihat salah seorang wanita sempat meminum air laut, karena tidak menyangka pondok itu akan roboh. Si pria tersebut pun sempat kehilangan handphone-nya, tapi tak lama kemudian ketemu. Mungkin HP-nya juga sudah rusak akibat kena air laut,” ujar Yanti.

KBRI Kuala Lumpur Segera Upayakan Pemulangan Rosmiyati

Duta Besar RI Untuk Malaysia, Herman Prayitno (ANTARA FOTO/Aulia Badar)

Kita sudah kirim tim Satgas ke rumah sakit. Dan selanjutnya kita akan bantu proses pemulangannya ke Tanah Air,"

Kuala Lumpur (ANTARA Berita) - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur mengupayakan secepat mungkin pemulangan Purwanti atau dikenal juga dengan nama Rosmiyati ke Indonesia yang saat ini sedang dalam perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia.

"Kita sudah kirim tim Satgas ke rumah sakit. Dan selanjutnya kita akan bantu proses pemulangannya ke Tanah Air," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno di Kuala Lumpur, Jumat.

Dalam hal ini, lanjut Herman, pihaknya akan senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga Indonesia yang sedang menghadapi permasalahan di negara ini.

Pihak KBRI akan berkomunikasi dengan pihak keluarga terkait dengan proses pemulangan keluarganya tersebut.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam membantu Purwanti hingga sampai di rumah sakit, Herman memberikan apresiasi dan mengajak kerja samanya dengan memberikan informasi terkait warga Indonesia kepada perwakilan RI yang ada di negara ini.

"Apabila ada berita seperti yang terjadi pada Purwanti ini, laporkan saja ke kami, nanti akan ditindaklanjuti," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Purwanti atau yang juga dikenal dengan nama Rosmiyati (57), yang berangkat sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), ditemukan dalam keadaan terlantar di Malaysia.

Menurut Aswan (70), tak menyangka istrinya bisa ditemukan, sebab sudah puluhan tahun tidak diketahui keberadaannya.

Aswan menjelaskan, istrinya pertama kali berangkat sebagai TKI pada tahun 1987 dengan tujuan Singapura, dan sempat pulang karena kontraknya habis.

Kemudian, Purwanti kembali berangkat pada tahun 1995 hingga 2002 ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Pada tahun 2002, Purwanti sempat pulang selama dua hari dan selanjutnya berangkat lagi ke Malaysia, sementara kartu tanda penduduk (KTP) istrinya telah habis masa berlakunya pada tahun 1998.

"Setelah itu, dia tidak pernah memberikan kabar maupun mengirimkan uang kepada keluarga di Banyumas. Baru sekarang ada kabar tentang Purwanti," ungkapnya saat ditemui di rumahnya, Grumbul Srowot, Desa Kedungwuluh Kidul, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Kamis (23/10)

(antaranews.com)

Sumut :: Aliran Sesat Larang Baca Alqur'an Dan Sholat,Legalkan Mut'ah

ANTARA Berita - Aliran tersebut menyebarkan pemahaman bahwa Nabi Adam bukan ciptaan Allah, namun ciptaan malaikat. Selain itu, zakat harta para pengikut ajaran ini harus diberikan kepada guru.
POROSNEWS – Salah seorang mantan penganut aliran sesat di Medan, Sumatra Utara, Sutini (43) melapor ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Rabu (8/10). Dia mengungkap bahwa aliran yang pernah dia ikuti mengajarkan tuntunan yang di luar dari tuntunan Islam.

“Saya minta tolong ke MUI untuk membantu agar aliran sesat ini dibubarkan,” ujar Sutini kepada Republika di kantor MUI, Seperti di Kutip porosnews.com,Jakarta, Rabu (8/10).
Sutini hadir di MUI ditemani oleh sembilan orang anggota Forum Masyarakat Muslim Sumatra Utara. Dia menceritakan pengalamannya selama menganut ajaran tersebut.

Aliran sesat di bawah pimpinan Ahmad Arifin, kata Sutini, mengajarkan penganutnya untuk membayar zakat kepada Ahmad Arifin, melarang membaca Al-Qur’an dan melarang mendirikan shalat. “Katanya, cukup mengingat Tuhan saja,” ujar Sutini menirukan ajaran Ahmad Arifin.

Lebih parah lagi, Sutini dipaksa untuk berhubungan badan dengan Arifin. Menurut gurunya, hubungan badan antara guru dan murid diperbolehkan. Dan melayani guru, merupakan kewajiban murid.
Wanita dua anak ini bergabung bersama aliran tersebut pada tahun 1999, karena bujukan dari keluarga suaminya. Namun seiring berjalannya waktu dia menemukan keanehan dalam ajaran tersebut, dan memutuskan keluar pada tahun 2011.
“Begitu saya keluar, saya dan keluarga diancam akan dibunuh dan dicaci maki pakai bahasa kotor,” ungkapnya.

Sutini menjelaskan, aliran tersebut menyebarkan pemahaman bahwa Nabi Adam bukan ciptaan Allah, namun ciptaan malaikat. Selain itu, zakat harta para pengikut ajaran ini harus diberikan kepada guru. Aliran ini juga melegalkan kawin kontrak atau nikah mut’ah tanpa wali dan saksi. Dan, menghalalkan hubungan badan antara guru dan murid.
Sutini berharap penegak hukum bersama ulama, membubarkan aliran tersebut sehingga tidak banyak menimbulkan korban lain.

Hampir Separuh Dewan Anggota DPR RI Bermasalah

ANTARA Berita - Hampir separuh anggota DPR periode 2014-2019 yang baru dilantik dinilai memiliki rekam jejak yang bermasalah.

Penelusuran LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menunjukkan dari 560 anggota DPR, 242 orang diduga terlibat beragam kasus, mulai dari korupsi, pelanggaran HAM, hingga pelanggaran pemilu.

Untuk kasus korupsi, misalnya, Kontras mencatat ada 160 nama.

"Kami sudah melakukan validasi data dan data awal ini akan kami serahkan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti," kata Chrisbiantoro, deputi bidang strategi Kontras, di Jakarta, hari Selasa (14/10).
Pihak-pihak yang dimaksud, antara lain Presiden terpilih Joko Widodo, polisi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Chrisbiantoro mengaku optimistis data yang ia kumpulkan akan mendapat perhatian serius, meski ia memperkirakan prosedur pemeriksaan anggota DPR bukan hal yang mudah.

"Setidaknya data ini sudah kami ungkap dan kami juga yakin KPK juga punya datanya," kata Chrisbiantoro.
Perilaku pemilih
Dari 242 nama tersebut, 57 anggota berasal dari PDI Perjuangan, 44 orang dari Golkar, 37 orang dari Demokrat.

Kemudian, 24 anggota yang diduga berkasus dari Gerindra, 20 dari PPP, 18 orang dari PKS, 16 orang dari PAN, 11 orang dari PKB, dan 9 orang dari Nasdem.
Menanggapi data ini, politikus Golkar, Nurul Arifin, mengatakan prihatin.
Ia mengatakan perlu dilihat kembali standar moral dan hukum dalam sistem masuknya anggota DPR.

"Tapi kita juga perlu tahu, undang-undang memang tidak melarang orang-orang yang pernah berkasus untuk menjadi anggota DPR, asal hukumannya di bawah lima tahun," kata Nurul.

Di sisi lain perlu juga dilihat perilaku pemilih yang mendukung calon-calon yang diduga bermasalah.
"Mengapa masyarakat masih juga memilih calon anggota DPR yang dianggap bermasalah?" kata Nurul.
"Ini menjadi tanggung jawab bersama kita," katanya.

'Seleksi ketat'

Seperti di Muat www.bbc.co.uk Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan, mengatakan pihaknya sudah ketat dalam menyeleksi calon anggota legislatif tingkat pusat.
Seleksi caleg dengan melakukan psikotes, tes narkoba, kesehatan dan juga mencermati rekam jejak para calon.

"Tak ada partai lain yang melalukan psikotes terhadap caleg," kata Trimedya.

"Partai sudah sangat maksimal, tetapi kalau ada temuan Kontras seperti itu akan kami telusuri," katanya.
Ia menjelaskan PDI Perjuangan bersikap terbuka untuk menerima masukan seperti dari Kontras.

"Tapi kami juga mempertanyakan mengapa baru sekarang disampaikan dan bukan saat Daftar Calon Sementara ditetapkan, itu kan bisa jadi masukan," kata Trimedya.